Skip to content

HUKUM: RUMPUN ILMU TERAPAN

HUKUM: RUMPUN ILMU TERAPAN

Wagiman Martedjo

W. Jemarut dalam penelitiannya mencoba merefkesikan kembali hakikat keilmuan ilmu hukum, dan berupaya pula mereposisi ilmu hukum dalam rumpun ilmu. Ia melihat bahwa ilmu hukum memiliki kekhasan; objek materialnya norma, cara pandang terhadap objek material yakni normatif, dan bentuk pernyataan ilmiahnya preskriptif. Selain itu, demikian Jemarut, ilmu hukum memiliki aspek teoritis dan aspek praktis. Atas dasar itu, ilmu hukum dikategorikan sebagai ilmu dalam rumpun tersendiri (satu rumpun dengan etika) karena memiliki objek material yang khas.[1]

Objek Material ilmu hukum, yaitu mengkaji norma. Norma adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat mengharuskan. Norma berkaitan dengan penilaian mengenai apa yang benar dan salah sehingga yang benar patut diwujudkan dan yang salah harus ditiadakan. Ilmu yang objek kajiannya norma bukan hanya hukum, tetapi juga etika.

Keberadaan norma selalu berkaitan dengan masyarakat. Jika dikatakan bahwa norma ada karena ada masyarakat. Dengan demikian, selain norma, ilmu hukum juga mengkaji fakta kemasyarakatan, tetapi dalam hubungannya dengan norma. Objek ilmu hukum adalah norma dan fakta kemasyarakatan. Terdapat norma-norma yang ada di masyarakat. Namun, tidak semua norma dapat diaketgorikan sebagai norma hukum. Norma yang menjadi objek ilmu hukum adalah norma otoritatif.[2]

Objek formal ilmu hukum, yaitu sebagai ilmu normatif,  yang memiliki ciri apriori. Dikatakan sebagai ilmu apriori karena ada ide dasar atau ajaran yang menjadi tolok ukur, hadir mendahului fakta perbuatan atau peristiwa (apriori). Ilmu-ilmu positivis sering disebut juga sebagai ilmu aposteriori. Disebut ilmu aposteriori karena asas atau teori ada setelah fakta. Teori merupakan simpulan yang ditarik secara logis dari fakta-fakta. Logika yang dipakai adalah logika induktif. Pada ilmu hukum terkandung dua sudut pandang di atas, yakni sudut pandang empiris dan sudut pandang normatif. Sisi empiris ilmu hukum terdapat di dalam sociological jurisprudence dan socio legal jurisprudence.[3]

Membedakan ilmu-ilmu tidak cukup menggunakan pendekatan objek material (fenomena yang ditelaah), tetapi fenomena dalam cara pandang tertentu. Fenomena merupakan objek material ilmu dan cara pandang atau perspektif adalah objek formal ilmu. Perpanduan antara objek formal dan objek material tertuang dalam bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah., terdapat empat bentuk pernyataan ilmiah, yakni deskriptif, preskriptif, eksposisi pola, dan rekonstruksi historis.[4] Objek ilmu hukum adalah norma dengan cara pandang normatif. Cara pandang normatif bertumpu pada kebenaran pragmatik. Hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu positivis yang mengacu pada kebenaran koherensi. Ilmu yang menggunakan kebenaran pragmatik dikatakan benar jika teori itu berfungsi. Hubungan yang dibangun dalam ilmu yang pragmatik yakni hubungan antara subjek-subjek , bukan subjek objek.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 Ayat (2) yang berbunyi: “…. (a) rumpun ilmu agama; (b) rumpun ilmu humaniora; (c) rumpun ilmu sosial; (d) rumpun ilmu alam; (e) rumpun ilmu formal; dan (f) rumpun ilmu terapan. Ragam profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menafkahi diri dan keluargannya dimana profesi tersebut diatur oleh etika profesi dimana etika profesi tersebut hanya berlaku sesama profesi tersebut. Selain itu pengenalan ragam profesi sejak dini merupakan pilihan strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan. Ragam profesi sangat dibutuhkan oleh

sebagai referensi cita-cita. Mengikuti perkembangan zaman, pengenalan ragam profesi dapat diterapkan dalam teknologi.[1]

Penggolongan rumpun ilmu dilakukan dengan menggunakan pendekatan (1) ragam pengetahuan, dan (2) jenis pengetahuan. Berdasarkan ragam pengetahuan, ilmu dibagi atas sifat dasar manusia yang ‘berhasrat mengetahui’ dan ‘ingin berbuat’. Ilmu yang memuaskan hasrat mengetahui merupakan ilmu teoretis. Sedangkan, Ilmu praktis adalah ilmu yang dapat memenuhi keinginan berbuat manusia. [2] Kedua sisi teoretis-praktis dan jenis ilmu berdasarkan objek material merupakan pembagian bermuka dua. Artinya, setiap jenis ilmu terkandung aspek teoretis dan praktisnya, demikian juga dengan ilmu hukum. Alm. Prof. Bernard Arief Sidharta dalam Disertasinya menegaskan bahwa ilmu hukum itu sebagai ilmu praktis normologis ***

[1] Wihelmus Jemarut, “Gugatan Terhadap Perumpunan Ilmu Hukum”, Jurnal Ideas, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 337.

[2] Wihelmus J., hlm. 340.

[3] Wihelmus J., hlm. 341.

[4] Wihelmus J., hlm. 341.

[5] Khilda Wulidatin Noor, Dede Rahmat Hidayat, Wirda Hanim, “Pengembangan Aplikasi Android Pengenalan Ragam Profesi Berdasarkan Rumpun Ilmu Terapan”, Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 5.

[6] Wihelmus Jemarut, hlm. 343.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *